Resume Kasus Pembobolan Dana Nasabah Citibank
Setelah digegerkan oleh kasus Bank Century beberapa
waktu lalu, kali ini Indonesia kembali digegerkan dengan pembobolan dana
nasabah Citibank. Direktorat Tindak Pidana Ekonomi danKhusus Badan Reserse dan
Kriminal (Bareskrim) Polri menahan tersangka Inong Malinda Dee berusia 47
tahun yang menjabat sebagai Senior Relationship Manager di Citibank, karena
diduga melakukan tindak pidana perbankan dan pencucian uang dari uang nasabah
yang dipegangnya. Dana nasabah itu lalu dialirkan ke berbagai rekening milik
Malinda maupun perusahaan.
Salah satu perusahaan yang menerima aliran dana itu
yakni PT Sarwahita Global Management. Pejabat Citibank yang diduga turut
terlibat mendirikan PT Sarwahita Global Management (SGM) bersama Malinda
Dee telah diberhentikan sementara waktu oleh pihak Citibank. Pejabat tersebut
adalah Reniwaty Hamid. Sementara itu, dua orang lainnya yang juga diduga turut
mendirikan PTSarwahita Global Management yakni Gesang Situmorang dan Dennis Roy
Sangkilawang sudah tidak lagi menjadi pejabat Citibank. Gesang telah pensiun
sementara Dennis telah mengundurkan diri. Polri menetapkan status saksi pada
Reniwati Hamid dalam kasus pencucian uang dengan tersangka Malinda Dee. Polri
mengaku masih fokus kepada Malinda dan belum membidik direksi PT Sarwahita
lainnya. Malinda dilaporkan oleh Citibank karena adanya pengaduan atau keluhan
tiga nasabah bank tersebut yang kehilangan uang, sehingga total kerugian
sementara yang dialami tiga nasabahsebesar Rp16,6 miliar. Wanita yang lahir di
Pangkal Pinang pada 5 Juli 1965, sudah 20 tahun bekerja di bank milik
Amerika Serikat dan telah tiga tahun melakukan aksi kejahatan perbankan
tersebut. Citibank mengakui terbongkarnya dugaan kejahatan pembobolan dana
nasabah oleh Malinda Dee bukan temuan audit internal perusahaan tapi laporan
nasabah. Direktur Kepatuhan Citibank Yesica Effendi menceritakan kronologi
terbongkarnya kasus ini bermula pada 9 februari 2001 di mana seorang nasabah
menanyakan kepada Malinda Dee tentang berkurangnya dana pada rekening oleh
transaksi yang tidak dikenali.
Kepala Divisi Hubungan Masyarakat(Kadiv Humas) Polri,
Irjen Pol Anton Bachrul Alam mengatakan modus yang dilakukan Malinda dengan
sengaja telah melakukan pengaburan transaksi dan pencatatan tidak benar
terhadap beberapa “slip transfer”. Seorang “teller” Citibank yang
berinisial D telah ditetapkan sebagai tersangka dan dua kepala “teller”
Citibank Landmark yang berinisial W dan N sudah dimintai keterangan, sementara
pihak-pihak yang diduga terlibat kasus ini juga terus dikejar. Sedangkansaksi-saksi
yang telah diperiksa hingga kemarin ada 25 orang. Anton merinci saksi-saksi itu
tigaorang nasabah Citibank yang melaporkan aksi Malinda ke bank, 18 karyawan
Citibank, dan sisanya berasal dari PT Sarwahita Global Management. Malinda
mengatakan, Citibank telah menampung dana pencucian uang nasabah Malinda
selama10 tahun. Dan selama itu pula para atasan Malinda di Citibank cabang
Landmark sangat mengetahui apa yang dilakukan Malinda terhadap uang nasabahnya.
Pasalnya Malinda menjadi perpanjangan tangan nasabah untuk mencuci uang
tabungan tersebut. Malinda akan menawarkan jasa lain dengan memindahkan
rekening nasabah ke bisnis lain seperti asuransi dan produk Citibank
lainnya. Dari pencucian uang nasabah ke bisnis lain, nasabah akan mendapatkan keuntungan.
Kartu identitas (KTP) lebih dari satu jadi sarana Malinda Dee melancarkan
aksi penggelapan dana nasabah dan pencucian uang yang dipraktikkan di
delapan bank dan dua perusahaan asuransi. Kepala Pusat Pelaporan dan
Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Yunus Husein mengatakan, pihaknya menemukan
28 transaksi mencurigakan dengan rekening atas nama Malinda Dee, tersangka
penggelapan uang Citibank dan pencucian uang.Yunus Husein sebelumnya
membenarkan ada eks pejabat yang ‘dikerjai’ Malinda. Namun, sang eks pejabat
yang kini telah pensiun itu tidak melapor ke polisi. Sementara itu, Kapolri
Jenderal Pol Timur Pradopo memilih merahasiakan identitas sang eks pejabat itu.
Berdasarkan keteranganPolri, ada 3 nasabah Malinda
yang menjadi korban. Mereka sudah menjalani pemeriksaan. Polri juga pernah
menyampaikan total uang yang dikuras, untuk sementara mencapai Rp 17 miliar.
Polri juga sudah menyita 4 mobil mewah dan rekening milik Malinda senilai Rp 11
miliar. Malinda dijerat pasal pencucian uang dan penggelapan. Mobil mewah
masing-masing mobil, Ferrari merah seri F430 Scuderria, Mercedez Benz
warna putih dengan seri E350 dua pintu dan Ferrari merah bernopol B 125
Dee seri California dan telah dititipkan di Rumah Penitipan Barang Sitaan
(Rupbasan). Mobil disita dari apartemen Pacific Place dan di Capital Residence,
mungkin ada satu mobil yang dikejar yakni Alphard. Selain itu, diduga Malinda
juga memiliki tiga unit apartemen salah satunya di SCBD. Baik mobil mewah dan
apartemen milik Malinda dibeli secara kredit
Penyelesaian :
Bank Indonesia (BI) menyatakan telah menghentikan
untuk sementara (suspend) penghimpunan nasabah baru di segmen prioritas
Citibank Indonesia (Citi Indonesia), yaitu Citigold Wealth Management
Banking (Citigold). Hal itu dilakukan sebagai sanksi administratif
atas kasus pembobolan dana nasabah senilai Rp 17 miliar oleh seorang relationship
manager (RM) bernama Melinda Dee (MD) alias Inong Malinda.
“Kami sudah melakukan berbagai tindakan untuk mengkaji
masalah ini, termasuk mengenakan sanksi. Saat ini Citigold sudah di-suspend untuk
penghimpunan nasabah baru. Namun nasabah lama dan transaksinya tetap berjalan,”
kata Gubernur BI Darmin Nasution dalam Rapat Dengar Pendapat di Komisi XI Dewan
Perwakilan Rakyat (DPR) di Jakarta, Rabu (6/4).
Vice President Customer Care Citi Indonesia Hotman Simbolon mengakui, pihaknya
memang sudah menghentikan penghimpunan nasabah baru Citigold sesuai permintaan
BI. Selain karena adanya praktek kolusi untuk membobol dana nasabah, sanksi
tersebut juga diberikan atas kelalaian Citi Indonesia melakukan rotasi untuk
karyawannya. Berdasarkan permintaan BI, bank harus melakukan rotasi secara
berkala untuk menghindarkan potensi fraud.
“Memang kami tidak melakukan rotasi RM kami, karena
sangat tidak mudah memindahkan portofolio nasabah dari RM satu ke RM lainnya.
Selain itu, banyak nasabah yang ditangani MD tidak bersedia dipindahkan ke RM
selain MD,” jelas Hotman.
Darmin mengatakan, suspend tersebut belum diketahui kapan akan dicabut, karena masih menunggu hasil review BI dan penyelidikan pihak Kepolisian. Jika ditemukan bukti-bukti lainnya yang semakin memberatkan, kata dia, sanksinya bisa berbeda dan bisa lebih berat. Sebagai contoh, pencabutan izin bisnis private banking/priority banking.
Darmin mengatakan, suspend tersebut belum diketahui kapan akan dicabut, karena masih menunggu hasil review BI dan penyelidikan pihak Kepolisian. Jika ditemukan bukti-bukti lainnya yang semakin memberatkan, kata dia, sanksinya bisa berbeda dan bisa lebih berat. Sebagai contoh, pencabutan izin bisnis private banking/priority banking.
BI juga telah memanggil Chief Country Officer Citi
Indonesia Shariq Mukhtar dan pejabat-pejabat terkait. Selain itu, surat
pembinaan atau teguran juga telah diberikan agar tidak kembali merugikan
nasabah. Dalam surat itu, BI juga meminta Citi Indonesia melakukan
perbaikan internal control, sekaligus meminta penghentian
penghimpunan nasabah prioritas baru.
“Kasus di Citibank ini terjadi terutama karena tidak
bekerjanya internal control. Supervisi oleh atasan juga tidak
optimal. Mereka juga tidak mengimplementasikan rotasi karyawan secara berkala.
Selain itu, dual control tidak dilaksanakan sesuai dengan
prosedur dan informasi yang baik kepada nasabah tidak berjalan,” papar Darmin.
Deputi Gubernur BI S Budi Rochadi dan Deputi Gubernur
BI Halim Alamsyah sama-sama menegaskan bahwa, jika terbukti melanggar ketentuan
yang berlaku, manajemen Citi Indonesia bisa di-fit and proper test ulang.
Namun Halim telah mengakui, terdapat prosedur yang dilompati dalam kasus
transfer dana tersebut. Hal itu berarti terjadi penyalahgunaan wewenang oleh
MD.
Terkait pengawasan BI secara umum terhadap individu
bank masing-masing, kata Darmin, salah satu potensi risiko yang perlu dicermati
adalah operasional, terutama standard operational procedure(SOP),
sumber daya manusia (SDM), dan sistem informasi. “Untuk pengawasan terhadapnya,
terutama perilaku pegawai dan kelemahan SOP, secara berkala BI me-review hasil assesment terhadap
laporan pihak audit internal bank maupun eksternal, yaitu kantor akuntan
publik,” jelas Darmin.
Priority Banking Rawan
Sebelumnya, Peneliti Eksekutif Direktorat Penelitian
dan Pengaturan Perbankan (DPNP) BI Ahmad Berlian mengatakan, priority
banking memang cukup rawan karena dalam segmen itu, nasabah menuntut
kemudahan, sehingga menimbulkan peluang untuk berbuat kejahatan. Sebab itu, BI
tengah melakukan kajian untuk menetapkan guidelines bagi
segmen tersebut.
“Banyak hal yang harus disempurnakan, apakah membatasi
jumlah RM, memberikan edukasi lebih banyak kepada nasabah, atau transparansi
produk-produk yang ditawarkan. Setiap orang harus sadar apa yang dia beli dan
bank wajib men-declare tingkat risikonya,” jelas Ahmad.
Dia juga tidak memungkiri potensi segmen tersebut
digunakan sebagai pencucian uang (money laundering), kendati BI telah
mengaturnya dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI) tentang anti pencucian uang
dan pembiayaan terorisme. Namun, kata Ahmad, justru banyak pelaku pencucian
uang yang tidak memilih segmen priority banking dan lebih
memilih segmen perbankan biasa.
Kasus Asuransi dan Cara
Penyelesaiannya
PENYELESAIAN KLAIM
ASURANSI CONTRACTORA ALL RISK (STUDI KASUS PADA PT.ASURANSI WAHANA TATA
TERHADAP PROYEK PEMBANGUNAN JEMBATAN KEBON AGUNG SLEMAN YOGYAKARTA)
Setahun yang lalu pernah terjadi sebuah kasus dalam
penyelesaian klaim asuransi oleh perusahaan konstruksi atas proyek pembangunan
jembatan Kebon Agung yang menghubungkan wilayah Kabupaten Sleman dengan wilayah
Kabupaten Kulon Progo di Yogyakarta. Klaim tersebut didasari beberapa kali
peristiwa yang tidak terduga yang terjadi dalam pengerjaan proyek tersebut.
Pertama, peristiwa terjadi pada bulan November 2007, pada saat melaksanakan
gelagar bentangan, setelah pemasangan, selang waktu kurang lebih 17 jam, satu
buah bentangan jatuh, dan satu buah girder yang telah terpasang jatuh dan
menyebabkan pecah sehingga timbul kerugian material. Pada kasus pertama ini
pelaksana konstruksi PT Hutama Karya terlambat membayar premi, seharusnya klaim
yang diajukan ditolak oleh PT. Asuransi Wahana Tata. Namun, dengan pertimbangan
adanya hubungan baik antara pihak pelaksana konstruksi dengan pihak PT.Asuransi
Wahana Tata, maka klaim tetap dapat diajukan dan memperoleh ganti rugi meskipun
dalam jumlah yang tidak semestinya. Hubungan baik ini dalam istilah asuransi
dinamakan Ex Gratia. Hal ini dilakukan atas dasar kesepakatan oleh kedua belah
pihak. Kedua, tidak lama berselang peristiwa berikutnya terjadi pada
bulan Desember 2007, ketika itu sedang musim hujan sehingga menyebabkan Kali
Progo tempat proyek tersebut banjir dan meluap hingga 3 meter. Kondisi ini,
menyebabkan pasangan batu dan beton bertulang runtuh dan lima buah girder
retak. Klaim dapat dilaksanakan secara normal (sesuai pertanggungan), karena
semua prosedur telah dipenuhi sesuai persyaratan. Sehingga, pelaksana
konstruksi mendapatkan ganti rugi sesuai dengan jumlah yang tercantum di dalam
polis.
PENYELESAIAN SENGKETA
ASURANSI PADA POLIS ASURANSI YANG MENCANTUMKAN KLAUSULA ARBITRASE
(STUDI KASUS PADA POLIS
PT ASURANSI HANJIN KORINDO DAN POLIS PT ASURANSU JAYA PROTRKSI)
Secara garis besar substansi dari polis asuransi
terdiri dari uraian mengenai obyek yang dijamin, nama dan alamat penanggung dan
tertanggung, jangka waktu berlakunya polis, risiko atau bahaya yang dijamin dan
dikecualikan, syarat-syarat atau ketentuan umum dan yang terakhir adalah cara
penyelesaian sengketa atau perselisihan apabila terjadi klaim yang biasanya
disebut klausula arbitrase atau penyelesaian sengketa. Klausula arbitrase dalam
polis asuransi memuat ketentuan apabila terjadi sengketa antara penanggung dan
tertanggung maka para pihak sepakat untuk mengupayakan penyelesaian secara
musyawarah (amicable setllement), namun apabila penyelesaian secara musyawarah
tidak tercapai maka para pihak sepakat untuk menyelesaikan sengketa melalui
arbitrase. Semua polis asuransi yang dikeluarkan oleh AAUI memuat klausula
penyelesaian sengketa melalui arbitrase, karena itu dalam penulisan ini akan
dikaji lebih lanjut perihal pencantuman klausula arbitrase dalam polis asuransi
dan kaitannya dengan proses penyelesaian sengketa asuransi yang ditempuh oleh para
pihak. Penulisan ini akan membahas dua polis asuransi yang sama-sama
mencantumkan klausula arbitrase dan proses penyelesaian sengketa yang ditempuh
oleh penanggung dan tertanggung. Kedua polis yang dibahas yakni polis PT
Asuransi Hanjin Korindo dan PT Asuransi Jaya Proteksi memiliki klausula
arbitrase yang sama dan juga sengketa yang sama yakni masalah liability akan
tetapi terdapat inkonsistensi dalam pemberian putusan oleh Pengadilan Negeri
Jakarta Selatan dan Pengadilan Negeri Jakarta Utara terkait kedua perkara
tersebut .Inkonsitensi yang terdapat dalam kedua putusan tersebut dapat terjadi
karena substansi klausula arbitrase dalam polis yang kurang jelas dan
menyebabkan multi penafsiran, dimana pilihan penyelesaian sengketa melalui
lembaga arbitrase ditetapkan apabila terjadi sengketa terkait perbedaan jumlah
yang harus dibayarkan berdasarkan polis, sedangkan tidak ada ketentuan lain
yang mengatur mengenai penyelesaian sengketa terkait polis apabila menyangkut
liability.
Contoh Kasus Asuransi :
Enam
Tahun Palsukan Kematian Untuk Dapat Uang Asuransi
SIDNEY, Jaringnews.com –
Hugo Jose Sanchez yang ditangkap pihak kepolisian
Australia. Ia dituduh telah memalsukan kematiannya sendiri dan kabur dengan
uang asuransi. Seperti dikutip AFP, Kamis (3/11/2011) pihak berwajib
menyatakan, pria 47 tahun ini ditahan Kepolisian Federal Australia di Sidney.
Selama enam tahun ia memalsukan kematiannya demi
mendapat uang asuransi jiwa atau asuransi kematian dirinya sebesar US$1,6 juta
atau sekitar Rp14,35 miliar.
istri Hugo, Sophie yang ikut membantu drama kematian tersebut, sudah lebih dahulu ditangkap. Sophie harus mendekam di dalam penjara selama dua tahun karena penipuan. Ia dituduh memalsukan kematian dan membawa uang asuransi jiwa sebesar US$1,6 juta atau sekitar Rp14,35 miliar pada 2005.
istri Hugo, Sophie yang ikut membantu drama kematian tersebut, sudah lebih dahulu ditangkap. Sophie harus mendekam di dalam penjara selama dua tahun karena penipuan. Ia dituduh memalsukan kematian dan membawa uang asuransi jiwa sebesar US$1,6 juta atau sekitar Rp14,35 miliar pada 2005.
Sophie ditahan usai kembali ke Inggris untuk menghadiri
pernikahan saudarinya pada September 2010 lalu. Penangkapan tersebut pun
menyebabkan kejahatan mereka terbongkar, setelah sidik jari Hugo ada di
sertifikat kematian dirinya sendiri.
Sayangnya, kepolisian menolak berkomentar saat
dikonfirmasi media bila Hugo akan di ekstradisi ke Inggris untuk menghadapi
tuntutan penipuan. Pihak kepolisian negara kanguru tersebut hanya berkomentar,
saat ini kasus Hugo akan diproses di Central Local Court di Sidney, di mana
Hugo akan hadir.
sumber :
http://jaringnews.com/internasional/umum/4711/enam-tahun-palsukan-kematian-untuk
dapat-uang-asuransi


0 comments:
Post a Comment